PGN Terbukti Lakukan Monopoli Harga Gas Industri - imaji.live

EKONOMI

MAKRO

PGN Terbukti Lakukan Monopoli Harga Gas Industri
14-11-2017 17:39
PGN Terbukti Lakukan Monopoli Harga Gas Industri

Ketua Majelis Komisi KPPU Prof Dr Tresna P Soemardi memberikan penjelasan terkait pernyataan bersalahnya PGN akan penetapatan harga gas industri.(14/11/2017, Istimewa/Istimewa)

Terbukti Lakukan Monopoli Harga Gas Industri, KPPU Tetapkan PGN Bersalah

IMAJI.LIVE, MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bersalah karena melakukan pelanggaran pasal 17 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatera Utara (Sumut). Keputusan diambil melalui Sidang Majelis Komisi yang dipimpin Prof Dr Tresna P Soemardi sebagai Ketua Majelis Komisi, Selasa (14/11/2017).

Hasil sidang menyatakan PGN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga KPPU menghukum dengan denda sebesar Rp 9,9 miliar. “Denda disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja komisi pengawas persaingan usaha melalui bank pemerintah,” jelas Prof Dr Tresna P Soemardi usai sidang.

Dijelaskannya, mempelajari hasil penyelidikan tim KPPU, Majelis Komisi berpendapat bahwa tidak ada kewenangan khusus yang diberikan peraturan perundang- undangan yang didelegasikan pemerintah kepada PGN khususnya terkait penentuan harga jual gas bumi melalui pipa. “Peraturan - peraturan tersebut hanya memberikan penegasan bahwa harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum ditentukan sendiri oleh badan usaha, selaku penjual sebagaimana produk - produk umumnya,” jelas dia.

Berdasarkan fakta selama proses persidangan, jelas dia, Majelis Komisi menilai PGN sebagai terlapor, telah menetapkan harga yang berlebihan serta tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus hingga November 2015 yang menyebabkan kerugian konsumen sebesar Rp 11,9 miliar.

“Kondisi ini, tidak hanya berdampak langsung kepada konsumen, melainkan berdampak negatif kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan. Karenanya kita nyatakan bersalah,” tukasnya.